Minggu, 01 April 2012

Kinerja Aparatur Konawe Utara

Crew Helen Corporation
KINERJA YANG TIDAK TERUKURKinerja Dosen Kecil
Pembangunan nasional yang diselenggaraan dewasa ini merupakan apresiasi dari penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah. Pembangunan yang diselenggarakan dalam era otonomi daerah saat ini tidak lepas dari semangat proklamasi dan perjuangan bangsa yang mengendaki adanya pemerataan pembangunan di segala bidang. Hal tersebut terimplementasi melalui program-program pembangunan fisik dan non fisik.
Pembangunan fisik dilaksanakan untuk menyediakan berbagai saranan dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gedung, jalan, pasar, dan infrastruktur lainnya.Sementara itu pembangunan non fisik sangat identik dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemulihan status sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Isu yang muncul terkait dengan otonomi daerah adalah bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dilihat dari sumber daya manusia aparatnya mampu mewadahi aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Banyak Daerah yang mengakui bahwa kemampuan sumber daya manusia aparaturnya masih perlu ditingkatkan ( Dwiyanto,2003:36 ) . Pemerintah akhir–akhir ini memberikan perhatian yang besar pada upaya-upaya peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yakni memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada rakyat sesuai perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat struktural ataupun yang bersifat fungsional. Pendidikan dan pelatihan saja tidaklah cukup, diperlukan adanya pembinaan dan motivasi kerja aparatur untuk menumbuhkan meningkatkan kinerja aparatur yang kuat dalam rangka meningkatkan prestasinya.
Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Terutama dari segi kepegawaian. Oleh karena itu aparatur pemerintah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai motor dan penggerak dalam semua aktivitas fungsi pemerintahan selaras tuntutan reformasi yang menuntut pemerintahan yang bersih dari perbuatan amoral ( Tjokroamidjoyo dalam Suharto,2002 : 7 ).
Peningkatan kemampuan aparat menjadi penting mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana pemerintah beserta aparaturnya lebih berperan sebagai fasilitator. Perubahan arah kebijakan ini membawa implikasi terhadap kemampuan profesionalisme pegawai dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi persaingan ketat dengan negara – negara lain di dunia. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka peningkatan kemampuan aparatur merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan dewasa ini. Bagi Kantor Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo permasalahan kemampuan aparat pegawai negeri menjadi faktor  penting karena merupakan salah satu desa pengembangan di kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sehingga kemampuan aparat dari desa Wawolesea akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan daerah terutama dalam otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dengan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah telah memperoleh kewenangan pengelolaan daerah bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya sehingga konsekuensinya pemerintah daerah harus mampu memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik.
Pembangunan yang sedang dilaksanakan di desa Wawelesea meliputi pembangunan sarana prasarana desa, jalan lingkungan, pembanguan pasar dan pembangunan sekolah yang bertujuan untuk membangun struktur sosial perdesaan di wilayah Kecamatan Lasolo dan diawali dengan pembangunan kualitas sumber daya aparay desa. Desa Wawolesea adalah desa tua yang terbentuk sebagai daerah adat yang memiliki lokasi yang strategi yang memungkinkan dibutuhkannya penyediaan saran dan prasarana pembangunan.
Peran aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan  tidak lepas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang serta merta harus diaplikasikan untuk mewujudkan hasil pembangunan. Namun demikian, ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan pembangunan yang harapan dari masyarakat di desa Wawolesea seringkali menimbulkan perbedaan persepsi yang mengarah kepada ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan aparatur dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Pembangunan yang sesungguh terjadi pada desa/kelurahan harusnya dibedakan dalam dua bentuk yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kejelaskan ini harus diketahui oleh masyarakat di desa Wawolesea agar ketidakmampuan aparat dapat terukur dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga dengan baik. Selain itu kemampuan aparat desa Wawolesea dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, motivasi kerja, dan disiplin kerja.
Aspek sumber daya aparat desa yang ditinjau dari tingkat pendidikan, keterampilan, motivasi dan disiplin selama ini menjadi perhatian penting terutama kepada dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik di Desa Wawolesea. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tapik “Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembanguan di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara

Perhubungan Laut di Sulawesi Tenggara




 Manajeman Perhubungan
Sektor perhubungan atau transportasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan suatu daerah. Lebih jauh lagi, peranan sektor ini dalam pembangunan daerah adalah dalam hubungannya dengan penentuan pola tata ruang wilayah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat terutama pada daerah-daerah yang memiliki kemudahan transportasi.
Pembangunan sektor perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara ditujukan agar lebih memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa ke seluruh wilayah daerah. Dari aspek ekonomi, pembangunan perhubungan diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian, baik dalam daerah tersebut maupun antar daerah. Sedangkan dari aspek sosial budaya, diharapkan dapat mencapai pemerataan pembangunan dan menunjang wilayah secara keseluruhan.
Dengan demikian kebutuhan akan jasa transportasi sangat perlu, karena kegiatan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain membutuhkan sarana transportasi yang memadai seperti kendaraan angkutan umum. Kendaraan ini digunakan sebagai sarana untuk mengangkut penumpang dan barang.
Selain itu pertumbuhan penduduk menjadi salah satu bagian dari aspek perekonomian yang selama ini terus mengalami perubahan sebagai akibat pertambahan angka kelahiran yang terus meningkat dalam suatu wilayah tertentu, sehingga menimbulkan masalah kepadatan penduduk yang tidak merata.
Laju pertumbuhan penduduk di Kota Kendari dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :
Crew Gemilang
Add caption
Tabel 1. Petumbuhan    Penduduk Kota Kendari  periode  1998 –  2002.

Tahun
Jumlah Penduduk Kota Kendari (Jiwa)
Pertumbuhan (% )
1998
1999
2000
2001
2002
154.941
177.664
200.390
204.239
209.217
-
14,66
12,79
1,92
2,44
Jumlah
31,84
 Sumber Data : Kantor Badan Pusat Statistik Prop Sultra, 2002          
Pada Tabel 1 di atas, nampak bahwa penduduk Kota Kendari pada tahun 1998  sebesar 154.941 jiwa, tahun 1999 meningkat menjadi 177.664 atau 14,66 % , dari tahun 1998. Tahun 2000 jumlah penduduk sebanyak 200.390 jiwa atau 12,79 %, dari tahun 1999. Tahun 2001 jumlah penduduk sebanyak 200.390 jiwa atau 1,92 % dari tahun 2001 dan tahun 2002 jumlah meningkat menjadi 209.217 jiwa atau 2,44 % dari tahun 2001.
Pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa untuk memenuhi  kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan yang penting untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain adalah angkutan umum taxi.
Kendaraan taxi merupakan salah satu bentuk angkutan umum di darat dengan daya angkut sebanyak 4 orang, Kendaraan ini mempunyai bentuk yang agak rendah, dilengkapi dengan bagasi untuk menyimpan barang-barang. Kendaraan  Taxi yang beroperasi di Kota Kendari sebanyak 122 unit yang dimiliki oleh pt. Ade Group Kendari untuk melayani permintaan angkutan umum. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2002)
Di Kota Kendari, pengoperasian kendaraan taxi dilakukan secara merata dalam artian bahwa kendaraan tersebut mempunyai kebebasan untuk melalui semua  rute jalan raya selama kendaraan tersebut dapat melintas guna melayani permintaan masyarakat.  Untuk menggunakan kendaraan ini harus dipesan melalui saluran telpon untuk mempermudah masyarakat dalam mempergunakan jasa angkutan umum tersebut.

keuangan perusahaan


Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, memiliki kinerja yang tidak berbeda dengan kegiatan perbankan yaitu untuk melayani permintaan keuangan yang dilayani dalam bentuk kredit. Proses pemberian kredit memiliki tahapan yang sama dengan perbankan pada umumnya, sehingga perusahaan-perusahaan ini dikelompokkan dalam kelompok lembaga keuangan bukan bank yang bersedia melayani permintaan kredit masyarakat baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.


Sistem pengelolaan keuangan yang ada akhir-akhirnya menjadikan. pihak perusahaan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya, membuat perusahaan-perusahaan ini terus berkembang. Hal ini didukung oleh  kegiatan utama perusahaan yaitu membeli barang secara tunia dan kemudian disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit atas permintaan mereka, selain barang, perusahaan juga melayani permintaan kredit dana yang memenuhi kebutuhan keluarga.
       Pelaksanaan kegiatan perkreditan didasarkan pada aturan main masing-masing perusahaan keuangan dalam melayani masyarakat dengan produk-produk yang ditawarkan seperti alat-alat rumah tangga, barang elektronik, dan kendaraan (sepeda motor). Hal ini disebabkan karena setiap  perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Permintaan kredit pada perusahaan keuangan bukan bank, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, harga barang, jenis jaminan, tingkat suku bunga dan jangka waktu pengembalian kredit. Selain itu perusahaan juga melakukan studi kelayakan awal sebelum dilakukan pemberian kredit dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan kredit. Kedua faktor ini menjadi bagian penting yang memungkinkan setiap nasabah memperoleh barang atau nilai uang yang diminta. Sementara itu kredit yang diambil oleh masyarakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, menambah modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Kebutuhan kredit tersebut membuat masyarakat berupaya untuk memperoleh kredit dari para pemilik modal seperti bank, maupun lembaga keuangan bukan bank lainnya yang berorientasi dalam pemberian kredit. Di kota Kendari pemberian kredit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perbankan seperti PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Kendari.
Pemberian kredit kepada masyarakat di Kota Kendari, dilayani oleh perusahaan keuangan bukan bank seperti PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Kendari. Perusahaan ini melalukan pelayanan kredit barang kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas rumah tangga, barang elektronik dan kendataan. Proses pemberian kredit pada perusahaan ini didukung oleh kemampuan kerja para karyawan yang menjadi eksekutor untuk menilai kelayakan kredit. Kelayakan seorang nasabah mendapat kredit sangat tergantung pada tingkat pendapatan, jaminan uang muka, jangka waktu kredit dan tingkat suku bunga serta jangka waktu kredit dan pelayanan kredit yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat.
Kinerja  pemberian kredit menjadi aktivitas utama PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Kendari, selain itu pihak perusahaan menghendaki adanya kemudahan-kemudahan yang mendorong masyarakat menggunakan jasa kredit guna memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Jumlah kredit yang diminta oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan rumah tangga,  penyediaan kendaraan dan berbagai kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam meminta kredit pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Kendari, masyarakat diperhadapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti administrasi prosedur kredit, tingkat suku bunga dan jaminan kredit dan waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan kredit.
Fenomena permintaan kredit pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Kendari menunjukkan adanya kebijakan pelayanan kredit yang membantu masyarakat di Kota Kendari dalam memenuhi kebutuhannya khususnya dalam pemberian kredit kepada nasabah yang telah mencapai 6.287 orang yang terdiri dari kredit alat-alat rumah tangga sebanyak 1.362 orang, kredit barang elektronik 2.748 orang dan kredit kendaraan (sepeda motor) sebanyak 2.177 orang.
Kebijakan kredit yang diberikan kepada nasabah masing-masing dikenakan dana jaminan (dana panjar/dana dimuka) berdasarkan jenis kredit yang diminta. Untuk kredit alat-alat rumah tangga, jumlah plafon dana panjar antara Rp 200.000-500.000,  untuk kredit barang elektornik, plafon dana panjar antara Rp 500.000 – 1.000.000 sedangkan untuk kredit sepeda motor, plafon dana panjar antara Rp1.000.000-Rp.1.500.000. Hal ini telah diperhitungkan oleh pihak perusahaan sesuai dengan nilai jual produk dan jangka waktu pengembalian serta tingkat suku bunga yang diberlakukan pada perusahaan. Selain itu pemberian kredit dibatasi pada satu jenis barang yang dibutuhkan dan jika kredit dapat terselesaikan hingga selesai maka perusahaan memberikan kebijakan dispensasi untuk permintaan kredit berikutnya. Dispensasi kredit pada perusahaan menjadi salah satu daya saing yang mendukung kinerja perusahaan dalam melayani permintaan kredit. Bentuk dispensasi yang diberikan adalah nilai kesempatan untuk memperoleh barang lain tanpa melalui proses kelayakan..
manajemen organisasi pemerintahan

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI ORGANISASI KERJA DI DESA
Pengembangan organisasi kerja seiring dengan peningkatan disiplin kerja dan pengembangan kualitas aparatur yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas organisasi, oleh karena pencapaian produktivitas organisasi sangat ditentukan dari sikap mental aparatur di dalam menjalankan tugas dengan penuh disiplin yang pada gilirannya akan menghasilkan output baik berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh publik.
Aparatur memiliki peranan penting dalam mengelola (managing) organisasi. Peranan ini didukung oleh sistem komunikasi yang digunakan untuk menyatukan persepsi terhadap tujuan organisasi dan menghubungan setiap bagian menjadi satu kesatuan yang kompleks dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pencapaian tujuan organisasi yang terencana, terorganisir, dan terkendali membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak mudah, oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur seperti pengembangan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karier dan tentunya disertai dengan sikap kedisiplinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi.
Penempatan aparatur dalam melaksanakan setiap pekerjaan ditujukan untuk menggerakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi. Masing-masing organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yang memiliki tujuan profitabilitas, dan ada tujuan nir laba (non profity) untuk mengembangkan organisasi tersebut pada masa mendatang. Dalam organisasi pemerintahan, tujuan organisasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan tidak memperoleh laba atau profit.
Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen organisai pemerintahan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, pengevaluasian, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas yang akan diimplementasikan. Fungsi penggerakan dalam manajemen mencakup pelaksanaan kedisiplinan dalam bekerja, olehnya itu fungsi kedisiplinan terus dikembangkan guna menunjang pelaksanaan tugas secara produktif dan efektif.
Kedisiplinan dalam organisasi pemerintanan merujuk pada kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan yang diberlakukan dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara loyat. Dimensi-dimensi kedisiplinen tersebut mendekatkan setiap personil organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Disiplin dalam organisasi pemerintahan mencerminkan kepatuhan dan ketaatan aparatur terhadap aturan dan perintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaitan kedisiplinan aparat dengan tugas dan tanggung jawab menunjukkan hubungan kerja yang merujuk pada pencapaian kinerja. Sementara itu kinerja yang diharapkan dalam organisasi pemerintahan adalah pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
Kinerja aparat pada organisasi pemerintahan tidak lepas dari pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan, produktivitas dan kemampuan berkomunikasi. Dimenasi-dimensi tersebut merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas sehingga perlu dikembangkan dan menjadi ukuran keberhasilan dari kinerja aparat itu sendiri. Pelayanan pada instansi pemerintah seperti kantor Camat Unaaha menyelenggarakan pemerintahan untuk melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
Penyelenggaraan tersebut dihadapan dengan karakter pegawai yang berbeda-beda dari tingkat umur, pendidikan, pengalaman dan pengetahuan serta keterampilan dalam bekerja. Hal ini berkaitan dengan disiplin masing-masing pegawai dalam mematuhi dan mentaati aturan dan perintah dalam pelaksanaan tugas. Disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab didasarkan pada tugas pokok dan  fungsi.
Aturan yang ditetapkan pada kantor Kelurahan Latoma adalah aturan yang ditujukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dipimpin oleh camat. Aturan tersebut menyangkut tugas pokok pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di dalam organisasi kerja kantor Kelurahan Latoma. Hal ini ditujukan untuk melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan baik sesuai pada setiap jam kerja yang telah ditetapkan antara pukul 07.30 -14.00 WITA.
Disiplin aparat kantor lurah sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil kerja atau kinerja, olehnya itu efektivitas kerja pegawai kelurahan diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di kantor Lurah. Namun pada kenyataannya hal ini belum dapat terimplementasikan oleh karena sebagian pegawai masih bersifat indisiplin dan sering mangkir dari jam kerja serta tidak patuh pada aturan dan perintah yang telah ditetapkan.
Jam kerja pegawai yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena adanya alasan untuk kepentingan di dalam pelaksanaan tugas. Kepentingan pribadi dari setiap pegawai seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan indisiplin. Tindakan tersebut meliputi pelaksanaan pekerjaan lain pada saat jam kerja, dan pelanggaran kode etik pegawai sebagai abdi yang melaksanakan tugas pelayanan tidak memenuhi target yang diharapkan. Fenomena ini menggambarkan adanya tindakan pegawai yang indisipliner dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab .